ANGKA KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG
ANGKA KEMISKINAN DI KOTA TANJUNGPINANG

11 May 2018, oleh: bidang sosbud

Angka kemiskinan Kota Tanjungpinang berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dan dirilis Juli 2016 mencapai 10.196 rumah tangga, atau naik dari 8.945 rumah tangga dari 2013 lalu. Berdasarkan data mikro hasil pendataan BPS, angka kemiskinan Tanjungpinang sejumlah 10.196 rumah tangga, atau setara dengan sekitar 38.745 orang. Sementara kondisi di 2013, angka kemiskinan secara mikro berada di 8.935 rumah tangga dari 9.943 rumah tangga dari data Badan Pusat Laporan Statistik (BPLS) 2011. Meningkatnya angka kemiskinan di Tanjungpinang ini bukan berarti tidak ada upaya penekanan dari Pemkot Tanjungpinang. Namun, indikator yang digunakan PBDT di 2015 lalu banyak melakukan penyesuaian.

Tanjungpinang memiliki 10.196 rumah tangga. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan makro di Tanjungpinang pada 2013 mencapai 10,40 persen pada saat jumlah penduduk Tanjungpinang sebanyak 196.000 sekian jiwa. Artinya, ada sekitar 20.600 sekian jumlah individu miskin di Tanjungpinang. Lalu di 2014, berdasarkan Susenas BPS. Angka kemiskinan Tanjungpinang secara makro turun jadi 9,94 persen, dengan penduduk miskin sekitar 20.000 jiwa dari total 199.000 jiwa masyarakat Tanjungpinang.

Dalam rangka menekan angka kemiskinan TKPKD Kota Tanjungpinang berpegang pada konsep yang bukan hanya mengurangi beban pengeluaran, tapi juga berupaya meningkatkan kemampuan pendapatannya, seperti UMKM atau Kube. Di samping itu juga, TKPKD Kota Tanjungpinang berupaya mengembangkan kemampuan pendapatan mereka dan menjamin keberlangsungan usaha peningkatan pendapatan tersebut.

Terakhir, TKPKD Kota Tanjungpinang mensinergikan program pusat, provinsi dan kota. Mengacu dari strategi itu TKPKD Kota Tanjungpinang fokus pada tiga program inti meliputi program pemenuhan hak dasar, rumah tidak layak huni, dan pembinaan usaha di masyarakat sampai pada 2016. Untuk program inti pemenunan hak dasar dan rumah tidak layak huni, TKPKD Kota Tanjungpinang  memperkuat Dinas Sosial dan Tenagkerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai instansi untuk membackupnya.

Saat ini, pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang banyak menggunakan biaya dari APBD sendiri. Dikarenakan, kondisi 2016 berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Tanjungpinang mendapat dukungan dana dari provinsi melalui program 1:2. Tapi program tersebut telah berakhir di 2015. MoU pengentasan kemiskinan antara Pemprov Kepri dengan kabupaten kota sangat membantu penekanan kemiskinan di daerah. Tamatnya MoU tersebut akan menghambat percapatan pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang.